Jakarta-suarainfo.com- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Indonesia (LKHKPI), Ali Rumauw, SH, meminta masyarakat melihat secara objektif perkara penangkapan Cakra Adi Negara. Ia menegaskan, berdasarkan informasi yang beredar, penanganan perkara tersebut berawal dari laporan dugaan membawa kabur uang, bukan karena unggahan dokumen yang disebut-sebut berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Ali mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan proses hukum dengan spekulasi politik yang berkembang di media sosial.
Menurut Ali, berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, perkara Cakra Adi Negara bermula dari laporan polisi yang disampaikan Dani Eko Wiyono.
Karena itu, masyarakat perlu memahami kronologi dan substansi perkara sebelum menarik kesimpulan. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi opini yang menyesatkan.
“Publik harus melihat persoalan ini secara objektif. Jangan membangun kesimpulan berdasarkan narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta. Informasi mengenai penangkapan Cakra Adi Negara harus merujuk pada perkara yang menjadi dasar laporan polisi,” tegas Ali Rumauw.
Ali menilai, penyebaran informasi yang menghubungkan suatu perkara hukum dengan isu lain tanpa bukti kuat berpotensi membentuk persepsi keliru.
Terlebih, apabila narasi tersebut menyeret nama pejabat negara. Kondisi ini dapat memunculkan opini yang merugikan reputasi seseorang.
Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat membedakan fakta hukum, pendapat pribadi, dan spekulasi.
Ali juga mengingatkan agar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak menjadi sasaran pembentukan opini yang tidak memiliki dasar faktual.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Namun, kritik harus mengutamakan akurasi, etika, serta tanggung jawab.
“Jangan sampai persoalan hukum seseorang dijadikan alat untuk membangun narasi yang menyerang pihak lain. Kita harus membedakan antara fakta hukum, opini, dan spekulasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali berharap kepolisian menangani perkara Cakra Adi Negara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, setiap pihak perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses sesuai aturan yang berlaku.
Ali Rumauw menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas informasi publik tidak hanya berada di tangan media, tetapi juga seluruh pengguna ruang digital.
Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi, mencermati kronologi, dan memastikan kesesuaian antara pemberitaan dengan fakta perkara.
Dengan demikian, ruang publik dapat terhindar dari informasi menyesatkan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan prinsip negara hukum dapat terus terjaga.
Pesan Ali jelas: periksa fakta sebelum membangun opini. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang akurat, bukan spekulasi. (Red).


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tinggalkan Balasan