Sleman-(DIY)-suarainfo.com- Konferensi Republik UGM yang berlangsung di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (30/5/2026), menyerukan penguatan masyarakat sipil sebagai fondasi utama demokrasi. Selain itu, forum ini mendorong pembentukan formasi baru republik dan memperkuat konsolidasi kekuatan sipil di seluruh Indonesia.

Konferensi Republik UGM menghasilkan tiga tuntutan utama. Pertama, peserta meminta negara mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil. Kedua, peserta mendorong lahirnya formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik. Ketiga, peserta mengajak seluruh elemen sipil memperkuat persatuan dan kolaborasi nasional.

Karena itu, forum memberikan mandat kepada Sudirman Said dan Yanuar Nugroho untuk melanjutkan proses konsolidasi melalui rapat kerja lanjutan.Peserta konferensi menilai konsolidasi masyarakat sipil tidak boleh berhenti pada forum diskusi. Sebaliknya, gerakan harus terus berkembang dan menjangkau lebih banyak komunitas di berbagai daerah. Dengan demikian, hasil konferensi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata bagi penguatan demokrasi Indonesia.

Sudirman Said menegaskan bahwa masyarakat sipil perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan bernegara.Selama ini, sebagian kelompok masyarakat sipil cenderung menjaga jarak dengan dunia politik. Namun, menurut Sudirman, keputusan penting negara justru lahir melalui proses politik. Oleh sebab itu, masyarakat sipil harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar kebijakan publik lahir berdasarkan data, fakta, dan kepentingan rakyat.

Selain menjaga independensi, masyarakat sipil juga perlu membuka ruang dialog dengan partai politik, akademisi, aparat negara, dan kelompok masyarakat lainnya.Dengan cara tersebut, aspirasi publik dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Sementara itu, Yanuar Nugroho menegaskan bahwa Konferensi Republik UGM bukan gerakan politik praktis maupun agenda pemilu. Sebaliknya, forum ini menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan yang lahir dari keresahan bersama terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola negara.Menurutnya, keresahan tersebut hadir di berbagai daerah dan dirasakan oleh banyak kelompok masyarakat sipil.

Konferensi Republik UGM menunjukkan semangat gotong royong yang kuat. Panitia menyelenggarakan kegiatan secara swadaya tanpa dukungan sponsor.Selain itu, para pembicara hadir dengan biaya pribadi sebagai bentuk solidaritas dan komitmen terhadap masa depan republik.

Panji Dafa Amrtajaya, menjelaskan, bahwa generasi muda menjadi motor penggerak dalam proses penyelenggaraan konferensi.Berawal dari keresahan bersama, berbagai gagasan kemudian berkembang menjadi fungsi dan akhirnya membentuk struktur gerakan yang lebih luas.

Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai konferensi harus menghasilkan langkah konkret yang dapat menjadi panduan kebijakan nasional. Karena itu, ia mengusulkan penyusunan Buku Putih Ekonomi Pro-Rakyat dan Pro-Lingkungan sebagai arah pembangunan Indonesia ke depan.

Bhima juga mengingatkan bahwa gerakan masyarakat sipil tidak boleh terpusat di Pulau Jawa. Sebaliknya, gerakan harus menjangkau Maluku, Papua, dan wilayah lainnya agar konsolidasi benar-benar bersifat nasional dan inklusif.

Dalam forum tersebut, Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius akibat melemahnya lima pilar republik.

Mulai dari penyempitan ruang masyarakat sipil, dominasi oligarki dalam politik, lemahnya hukum, menurunnya kontrol publik terhadap aparatur negara, hingga ketimpangan ekonomi. Akibatnya, kualitas demokrasi terus menghadapi tekanan.

Menurut Jaleswari, demokrasi pascareformasi masih menghadapi pengaruh oligarki yang kuat. Karena itu, masyarakat sipil perlu memperkuat pengawasan dan partisipasi agar demokrasi tetap berjalan sehat.

Andi Widjajanto menyoroti fenomena autocratic legalism atau penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi dari dalam. Menurutnya, berbagai kebijakan kontroversial menunjukkan gejala tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kemunduran demokrasi.

Di sisi lain, Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengingatkan bahwa masyarakat bawah lebih merasakan tekanan ekonomi dibanding perdebatan politik elite.

Mereka menghadapi persoalan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian ekonomi yang terus meningkat. Karena itu, gerakan sipil perlu menghubungkan isu demokrasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Wijayanto Samirin memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tantangan serius. Selain daya beli yang tertekan, jumlah masyarakat yang keluar dari kelas menengah juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Titi Anggraini dan Saiful Mujani turut menyoroti kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Menurut mereka, legitimasi demokrasi sangat bergantung pada proses pemilu yang bebas, adil, dan transparan.Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga integritas sistem demokrasi.

Gita Wirjawan mengingatkan bahwa daya saing Indonesia juga bergantung pada kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.Selain memperkuat demokrasi, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan inovasi agar mampu bersaing di tingkat global.

Menutup forum, Jaleswari menegaskan bahwa hasil Konferensi Republik UGM tidak akan berhenti di Yogyakarta. Sebaliknya, gagasan dan konsolidasi yang lahir dari forum ini akan disebarluaskan ke berbagai kota, komunitas, dan elemen masyarakat.

Dengan demikian, penguatan masyarakat sipil dapat terus berkembang dan menghadirkan solusi nyata bagi masa depan republik.(RM.Raja).

Editor : (RM.Neutron Aprima/Red).