Yogyakarta-suarainfo.com- Struktur pemerintahan yang semakin lebar kembali mendapat sorotan. Senator DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. atau Gus Hilmy, mempertanyakan urgensi penambahan sejumlah jabatan dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gus Hilmy, publik berhak mempertanyakan setiap penambahan jabatan negara. Sebab, ukuran akhirnya bukan banyaknya posisi, melainkan dampaknya bagi kinerja pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

Gus Hilmy menyoroti keberadaan jabatan wakil menteri koordinator. Ia menilai struktur koordinasi seharusnya tetap efektif dan tidak menambah panjang rantai birokrasi.“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegas Gus Hilmy.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan serta kontribusi setiap jabatan baru secara terbuka.

Selain struktur kementerian, Gus Hilmy juga menyoroti jumlah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).Menurutnya, Presiden dapat meminta pandangan para pakar ketika membutuhkan analisis khusus.

Dengan begitu, kebutuhan konsultasi strategis tidak selalu harus diwujudkan dalam struktur permanen.“Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” ujarnya melalui keterangan tertulis Sabtu,(3/10/2026).

Gus Hilmy kemudian mengaitkan pelebaran struktur birokrasi dengan semangat efisiensi anggaran yang pernah digaungkan pemerintah.“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” katanya.

Di tengah sorotan tersebut, ia menegaskan bahwa publik memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan kewenangan dan anggaran negara.

Pada akhirnya, Gus Hilmy menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran utama.Baginya, pengangkatan pejabat negara harus menghasilkan perbaikan yang terasa. Mulai dari layanan publik, pengurangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” pungkas Gus Hilmy. (Rda/Ed).