Yogyakarta-suarainfo.com- Melestarikan kebudayaan tidak harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit. Melalui inovasi Jumat Layanan Jadi (JUMADI), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Inovasi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan Publik (SPP) di Science Theater, Taman Pintar Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).

Forum ini mempertemukan pemerintah, kalangan ahli, praktisi, organisasi masyarakat, hingga pengguna layanan. Mereka bersama-sama meninjau standar pelayanan sekaligus memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan kebudayaan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Menurut Yetti, evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat nyata.

Dinas Kebudayaan, lanjutnya, tidak hanya bertugas melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan. Instansi tersebut juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang efektif dan akuntabel.

Karena itu, JUMADI hadir sebagai salah satu inovasi untuk memangkas kerumitan administrasi.

Melalui JUMADI, masyarakat dapat mengakses pelayanan registrasi Nomor Induk Kebudayaan (NIKeb) serta rekomendasi kebudayaan.

NIKeb menjadi identitas bagi sanggar atau lembaga budaya yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Dengan identitas tersebut, lembaga budaya memiliki bukti registrasi resmi. Langkah ini sekaligus mendukung pendataan dan penguatan ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta.

Selain registrasi NIKeb, JUMADI menyediakan pelayanan rekomendasi kebudayaan terkait gaya arsitektur bangunan dan fasilitasi pengecualian kewajiban AMDAL sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku.

Layanan ini menyasar masyarakat yang mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kawasan Cagar Budaya Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru.

Untuk mempercepat proses administrasi, Dinas Kebudayaan mengintegrasikan pelayanan JUMADI dengan sistem digital Jogja Smart Service.

Dengan dukungan teknologi tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memenuhi persyaratan administrasi tanpa mengabaikan aturan pelestarian warisan budaya.

Pelayanan publik kebudayaan memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyelesaikan dokumen administrasi.

Di balik setiap rekomendasi arsitektur, terdapat tanggung jawab menjaga karakter bangunan dan kawasan bersejarah. Sebab, warisan budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang menghubungkan generasi hari ini dengan perjalanan sejarah Yogyakarta.

Karena itu, kemudahan pelayanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan cagar budaya.

Selain mengevaluasi pelayanan JUMADI, forum konsultasi publik tersebut membahas rancangan Standar Pelayanan Publik untuk fasilitasi pengecualian AMDAL di Kawasan Cagar Budaya.

Pembahasan mencakup prosedur operasional pelestarian cagar budaya, panduan teknis tata ruang, serta perlindungan lingkungan di kawasan heritage secara berkelanjutan.

Melalui pembahasan tersebut, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan tanggung jawab menjaga warisan sejarah dan lingkungan.

Forum konsultasi publik melibatkan enam unsur, yakni penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan, kalangan ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, serta awak media massa.

Sejumlah peserta berasal dari perangkat daerah terkait, Mantri Pamong Praja, lurah, Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dewan Warisan Budaya Kota Yogyakarta, Tim Ahli Cagar Budaya, dan Ikatan Arsitek Indonesia.

Hadir pula Forum Rintisan Kelurahan Budaya, perwakilan Rintisan Kelurahan Budaya, serta lembaga budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan.

Melalui forum tersebut, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menghimpun kritik, saran, dan masukan konstruktif dari seluruh peserta.

Selanjutnya, hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen untuk terus memperbaiki standar pelayanan publik kebudayaan.

Pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya terlihat dari pembangunan fisiknya. Kemajuan juga tercermin dari kemampuannya merawat sejarah, menghargai kebudayaan, dan memberikan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Melalui JUMADI, Yogyakarta berupaya menghadirkan birokrasi yang lebih sederhana tanpa kehilangan tanggung jawab menjaga warisan budaya.