Yogyakarta,suarainfo.com- Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan RUU Pemilu 2029. Menurutnya, kepastian aturan perlu segera hadir agar seluruh pihak memiliki pedoman yang jelas menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Gus Hilmy menilai pembahasan RUU Pemilu tidak perlu berlarut-larut. Sebaliknya, percepatan pembahasan akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Selain itu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi Pemilu 2029.

“Semakin cepat dibahas, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita karena semua pihak memiliki kepastian aturan,” ujar Gus Hilmy, Selasa (2/6/2026).

Menurut Gus Hilmy, berbagai evaluasi Pemilu 2024 harus menjadi bahan perbaikan. Oleh karena itu, regulasi baru perlu mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Dengan demikian, sistem pemilu ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Gus Hilmy menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak hanya menyangkut pemilihan anggota DPR dan DPD. Namun, regulasi tersebut juga berdampak langsung pada kualitas demokrasi di daerah.

Karena itu, pengalaman dan aspirasi daerah perlu mendapat ruang dalam proses penyusunan undang-undang.

“Perspektif daerah penting agar aturan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Hilmy menjelaskan bahwa desain sistem pemilu akan memengaruhi kualitas representasi di DPRD, pola rekrutmen politik, hingga ekosistem demokrasi lokal.

Selain itu, sistem pemilu juga berkaitan erat dengan keberlanjutan otonomi daerah dan arah pembangunan daerah di masa depan.

Gus Hilmy menilai DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan masukan selama penyusunan RUU Pemilu. Sebab, DPD merupakan representasi daerah yang memahami berbagai persoalan dan kebutuhan di tingkat lokal.

Menurutnya, pelibatan DPD dapat memperkaya proses penyusunan kebijakan kepemiluan nasional.

Di akhir pernyataannya, Gus Hilmy menekankan pentingnya keterbukaan dalam pembahasan RUU Pemilu.

Semakin banyak perspektif yang didengar, semakin besar peluang lahirnya undang-undang yang kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi Indonesia.

Percepatan pembahasan RUU Pemilu menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi. Selain menghadirkan kepastian hukum, proses ini juga membuka ruang bagi aspirasi daerah agar sistem pemilu lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat, akademisi, penyelenggara pemilu, dan pemerintah daerah perlu aktif menyampaikan masukan.Dengan begitu, RUU Pemilu 2029 dapat menghasilkan sistem demokrasi yang lebih berkualitas.

Mari kawal pembahasan RUU Pemilu 2029 secara terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta daerah.(Raja).

Editor : (RM.Neutron Aprima/Red).