Yogyakarta-suarainfo.com- Geopix mengungkap ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap habitat orangutan Kalimantan. Dalam konferensi pers bertajuk “ALERTA! Borneo Lautan Api”, Geopix memaparkan hasil pemantauan hotspot dan keterpaparan habitat orangutan sepanjang 1 Juni–28 Agustus 2026.

Geopix menganalisis data hotspot resmi Kementerian Kehutanan melalui SIPONGI. Data tersebut kemudian ditumpangsusunkan dengan peta habitat Pongo pygmaeus, termasuk tiga subspesiesnya, yakni P. p. pygmaeus, P. p. wurmbii, dan P. p. morio.

Hasil analisis menunjukkan peningkatan hotspot yang sangat tajam pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, Geopix mencatat 17.375 titik api di habitat orangutan.

Secara keseluruhan, pemantauan menemukan 22.744 titik api di Kalimantan. Dari jumlah itu, 17.865 titik atau 78,5 persen berada di dalam habitat orangutan.

Selain itu, Geopix mencatat sekitar 25,81 juta hektare areal terbakar selama periode pemantauan. Sekitar 60,2 persen atau 25,81 juta hektare berada dalam wilayah habitat orangutan yang total luasnya mencapai 42,83 juta hektare.

Temuan tersebut menunjukkan besarnya tekanan karhutla terhadap kelangsungan habitat orangutan. Kebakaran tidak hanya menghilangkan tutupan hutan. Namun, kondisi itu juga dapat mengurangi sumber pakan, pohon sarang, serta konektivitas antarhabitat.

Geopix juga menyusun matriks kerentanan berdasarkan interaksi antara populasi orangutan dan jumlah hotspot. Hasilnya menunjukkan setiap wilayah membutuhkan strategi konservasi yang berbeda.

Wilayah Muller-Schwaner, Western Schwaner, dan Seruyan-Sampit masuk Kuadran II. Kawasan ini menjadi prioritas kritis karena populasi orangutan yang relatif kecil menghadapi tekanan hotspot tinggi. Karena itu, wilayah tersebut membutuhkan respons darurat karhutla.

Sementara itu, Belayan-Senyiur, Beratus, dan Sabangau berada di Kuadran III. Ancaman saat ini relatif lebih rendah sehingga pengelolaannya dapat diarahkan pada pemantauan dan restorasi.

Adapun Rungan River, Katingan, dan Gunung Palung berada di Kuadran IV. Wilayah tersebut memiliki kantong populasi penting sehingga pencegahan kebakaran dan perlindungan habitat perlu menjadi prioritas.

Kuadran I belum terisi. Namun, Geopix memperingatkan kawasan tersebut dapat menjadi skenario terburuk jika peningkatan hotspot terjadi pada wilayah yang masih menyimpan populasi orangutan.

Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menyampaikan keprihatinan atas dampak karhutla terhadap masyarakat dan satwa liar.

“Doa, pikiran, dan solidaritas kami untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi korban dan menderita karena sesak napas akibat krisis kebakaran hutan dan lahan. Krisis ini adalah pukulan berat, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi satwa liar,” ujar Annisa.

Menurutnya, pemerintah dan seluruh pihak perlu segera memadamkan kebakaran serta menyelamatkan habitat orangutan yang masih tersisa.

“Yang paling penting saat ini adalah memadamkan api dan menyelamatkan habitat orangutan sebanyak mungkin. Setelah krisis berakhir, kita harus memutus mata rantai karhutla melalui penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi,” katanya.

Geopix juga menilai perlindungan hutan Kalimantan membutuhkan tindakan nyata. Penegakan hukum harus menyasar pihak yang terlibat maupun lalai mencegah karhutla.

“Perlindungan ekosistem hutan yang tersisa di Kalimantan dan seluruh Indonesia tidak boleh sekadar omon-omon. Kita harus mencegah kebakaran berulang dan memulihkan ekosistem yang rusak,” tegas Annisa.

Selanjutnya, Geopix mendesak pemerintah melakukan survei menyeluruh terhadap habitat dan populasi orangutan Kalimantan pascakebakaran.

Survei tersebut perlu mengukur kerusakan aktual, kondisi populasi, ketersediaan pakan dan bahan sarang, serta perubahan habitat yang berpengaruh terhadap kelangsungan orangutan.

Geopix juga meminta pemerintah segera menggunakan hasil survei tersebut untuk memperbarui Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan Kalimantan. Menurut Geopix, dampak karhutla berpotensi membuat data dasar konservasi sebelumnya tidak lagi menggambarkan kondisi terkini.

Selain itu, Geopix mendesak pemerintah menyusun Rencana Aksi Darurat Penyelamatan Populasi dan Habitat Orangutan Kalimantan.

Rencana tersebut perlu mencakup penyelamatan dan pemantauan populasi, perlindungan habitat dan koridor, pencegahan kebakaran berulang, penegakan hukum, serta pemulihan ekosistem.

“Data lapangan harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah perlu bergerak cepat agar dampak kebakaran terhadap populasi dan habitat orangutan tidak semakin parah,” pungkas Annisa. (Nta).