Yogyakarta-suarainfo.com- Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kamis (23/7/2026). Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, dan sejumlah tokoh bangsa memimpin dialog yang berlangsung hampir tiga jam.

Alissa Wahid mengatakan kepada awak media pertemuan itu membahas kondisi kebangsaan. GNB juga meminta pandangan Sultan karena Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia.

Alissa menambahkan, Keraton Yogyakarta memiliki peran historis besar dalam perjalanan bangsa sehingga pandangan Sri Sultan dinilai penting bagi masa depan Indonesia.

Alissa menegaskan, pembenahan sistem hukum harus menjadi fokus utama. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga harus memperkuat sistem penegakan hukum.

Pertemuan itu juga membahas Papua. GNB mendorong pemerintah mengutamakan dialog dan membangun kepercayaan masyarakat. Menurut Alissa, pendekatan keamanan saja tidak akan menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.

GNB juga menekankan bahwa pembenahan sistem penegakan hukum harus menjadi prioritas, bukan sekadar menyelesaikan kasus korupsi.

Dalam dialog itu, tokoh-tokoh yang hadir turut Diskusi menyoroti percepatan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Akademisi UIN Sunan Kalijaga, Prof. M. Amin Abdullah, menilai regulasi tersebut perlu menjadi prioritas untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Para peserta juga membahas penegakan hukum dan akuntabilitas publik. Mereka menilai kedua hal itu menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut lemahnya penegakan hukum memicu krisis kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Rha/*).