Sleman-suarainfo.com- Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar kabut yang menghalangi pandangan. Di baliknya, ada ekosistem yang terluka, kehidupan masyarakat yang terancam, dan tanggung jawab yang harus dituntaskan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai ekosida, yakni kerusakan ekosistem berskala masif yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Desakan itu mengemuka dalam konferensi pers Asia Pacific System Change Convergence 2026 di Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Kamis (22/10/2026).

Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Ma’rufah, menilai karhutla yang berulang mencerminkan krisis ekologis berkepanjangan. Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan tata kelola perizinan, kebijakan pembangunan, serta pengabaian fungsi ekosistem.

Kebakaran melanda sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan, Sumatra, Papua, Sulawesi, hingga Jawa. Dampaknya pun melampaui batas negara. Asap dan kerusakan lingkungan dapat mengancam masyarakat di kawasan Asia Tenggara.Karena itu, WALHI mendorong

Karena itu, WALHI mendorong pemerintah dan korporasi bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut, menurut Umi, harus mencakup pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak.

Senada dengan itu, Presiden Sahabat Alam Malaysia (SAM), Meena Raman, menekankan pentingnya menelusuri sumber pendanaan perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Ia mendorong kerja sama dengan WALHI untuk menekan pemerintah, korporasi, dan lembaga keuangan agar mengambil tanggung jawab.

Dengan demikian, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu membenahi akar persoalan, memperkuat pengawasan, serta memulihkan alam yang rusak.(☆☆).