Yogyakarta-suarainfo.com- Air bersih bukan sekadar kebutuhan, melainkan fondasi kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat. Karena itu, Anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong pengelolaan air terpadu untuk memperkuat ketahanan air dan pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komite II DPD RI bertema Ketahanan Air untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).

Gus Hilmy menegaskan bahwa persoalan air tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Sebaliknya, ketersediaan air bersih turut menentukan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

“Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak. Ketahanan air harus dibangun melalui perencanaan, pencegahan, dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ancaman kekeringan masih membayangi sejumlah wilayah DIY. Pemerintah daerah telah mendistribusikan 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki selama 4 Juli–31 Agustus 2026.

Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang rentan. Karena itu, Gus Hilmy mendorong pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, dan pengembangan jaringan air baku.

Selain itu, pemerintah perlu memetakan desa rawan kekeringan agar penanganan berlangsung lebih cepat sebelum musim kemarau tiba.

Di sisi lain, banjir musiman juga membutuhkan penanganan terpadu dari hulu hingga hilir. Pengendalian sedimentasi, perbaikan drainase, penataan ruang, pemeliharaan sungai, dan sistem peringatan dini harus berjalan beriringan.

Sementara itu, pertumbuhan pariwisata perlu diimbangi perlindungan sumber air. Dengan demikian, ekonomi masyarakat dapat berkembang tanpa mengabaikan hak warga atas air bersih.

Ketersediaan air juga menopang sektor pertanian DIY. Pada 2025, wilayah ini memiliki luas baku sawah 67.027 hektare dengan produksi padi mencapai 547,51 ribu ton.

Oleh sebab itu, rehabilitasi jaringan irigasi perlu memastikan air menjangkau lahan petani secara efektif.

Dalam rapat tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memaparkan alokasi anggaran penanganan sumber daya air di DIY sebesar Rp108,88 miliar. Anggaran itu mencakup sejumlah program pengendalian banjir, pembangunan sumur bor, serta peningkatan jaringan irigasi.

Perwakilan Gunungkidul juga menyoroti 12 kapanewon yang berpotensi menghadapi kekeringan pada musim kemarau 2026. Optimalisasi telaga dan pengembangan sumber air menjadi bagian penting dari upaya penanganan.

Pada akhirnya, ketahanan air membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebab, menjaga air berarti menjaga kehidupan, melindungi kesehatan, serta mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Hemat air hari ini, lindungi kehidupan esok hari.

Penulis : (Raja).

Editor : (RM.Neutron Aprima).