Yogyakarta,suarainfo.com- Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Pendataan nasional yang digelar setiap 10 tahun ini bertujuan memotret kondisi perekonomian Indonesia, kecuali sektor pertanian dan administrasi pemerintahan.

Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, mengatakan seluruh usaha akan didata, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga bisnis daring. Karena itu, masyarakat diharapkan memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Selanjutnya, BPS melaksanakan pendataan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 342 petugas mendata 2.674 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di 45 kelurahan dan 14 kemantren. Sementara itu, 44 petugas lainnya menangani perusahaan besar dan menengah.

Hingga pertengahan Juli 2026, progres pendataan telah mencapai 46 persen. Capaian ini melampaui proporsi waktu pelaksanaan yang baru menyentuh 40 persen. Dengan demikian, BPS optimistis seluruh wilayah Kota Yogyakarta dapat selesai didata sesuai target.

Selain pendataan langsung, BPS juga menyediakan layanan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengisi data secara daring setelah berkoordinasi dengan petugas sensus. Langkah tersebut memudahkan responden yang memiliki keterbatasan waktu.

Di sisi lain, BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan, audit, maupun investigasi.

Oleh sebab itu, BPS mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang mengenakan rompi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi. Semakin akurat data yang terkumpul, semakin tepat pula kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi yang dapat disusun pemerintah.(Raja).

Editor : (RM.Neutron Aprima/Red).