
Pati-(Jateng)-suarainfo.com- Dugaan fitnah di media sosial kembali menjadi sorotan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menduga penangkapan Cakra Adi Negara berkaitan dengan laporan mengenai penyebaran informasi yang dinilai merugikan AMPB.
Botok menduga, penangkapan tersebut kemungkinan berkaitan dengan audiensi AMPB bersama DPR RI. Dalam pertemuan itu, AMPB mengadukan sejumlah tudingan di media sosial yang menurut mereka tidak memiliki dasar dan bukti kuat.
Salah satu persoalan yang disoroti Botok ialah tudingan bahwa AMPB menerima aliran uang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu, akun media sosial Cakra Adi Negara disebut menuding AMPB menerima uang sebesar Rp800 juta dari Bank Mandiri.
Botok membantah tudingan tersebut dan mempertanyakan dasar informasi yang beredar.
“Mungkin itu tindak lanjut audiensi AMPB dengan DPR-RI. Karena kemarin waktu kita audiensi, kita adukan banyak fitnah di medsos. Termasuk difitnah AMPB menerima uang dari Pak Dasco dan sebagainya tanpa dasar atau bukti yang kuat. Kita juga difitnah akun Cakra Adi Negara, bahwa AMPB menerima uang dari Bank Mandiri Rp800 juta,” ungkap Botok, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, Botok mengungkapkan bahwa seorang warga asal Yogyakarta bernama Dani sebelumnya telah melaporkan Cakra Adi Negara ke Polda Metro Jaya.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan fitnah melalui media sosial.
Menurut Botok, dirinya menerima informasi langsung dari Dani. Ia menyebut Dani saat ini berada di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Cakra Adi Negara.
“Sebelumnya Cakra Adi Negara dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Mas Dani asal Yogyakarta atas tuduhan fitnah di media sosial. Dan saya dikirimi Mas Dani, dia saat ini di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait penangkapan Cakra Adi Negara,” jelasnya.
Di tengah bergulirnya persoalan tersebut, Botok berharap seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Sebab, ruang digital seharusnya menjadi tempat bertukar informasi dan gagasan, bukan sarana menyebarkan tudingan yang berpotensi merugikan orang lain.
Botok berharap semua pihak mengedepankan fakta, bukti, dan mekanisme hukum dalam menyelesaikan persoalan.
Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga ruang digital tetap sehat, berimbang, dan bebas dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. (Red).














































































































































































































































































































































































































































































































































































Tinggalkan Balasan