Yogyakarta-suarainfo.com-Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan sejumlah tokoh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Penasihat Forum Kebangsaan, Syukri Fadholi, menilai kondisi Indonesia tengah menghadapi persoalan serius. Bahkan, ia menyebut situasi bangsa saat ini sebagai keadaan darurat nasional yang membutuhkan perhatian seluruh elemen masyarakat.

“Negara kita sedang tidak baik-baik saja dan hari ini secara resmi berada dalam status darurat nasional,” ujar Syukri Fadholi, Selasa (10/11/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, Syukri menyoroti dugaan penyadapan ilegal tingkat tinggi yang menurutnya melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pembantu presiden.

Ia menyebut dugaan pengintaian tersebut menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah anggota kabinet, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, hingga tokoh-tokoh yang berada di barisan pendukung presiden.

Syukri menilai dugaan tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Ia bahkan menyebutnya sebagai dugaan makar dan kudeta terselubung atau soft coup terhadap pemerintahan yang sah.

“Tindakan ini sudah bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk makar dan kudeta terselubung (soft coup) terhadap pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat membahayakan kedaulatan negara dan rakyat se-Indonesia,” tegasnya.

Berangkat dari persoalan tersebut, Forum Kebangsaan menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai langkah menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Salah satu tuntutan mereka adalah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, mereka mendesak aparat berwenang mengusut tuntas dugaan keterlibatan aktor intelektual dalam perkara penyadapan di lingkungan istana.

Forum tersebut juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak berhenti di situ, mereka turut mendesak perombakan kabinet secara menyeluruh apabila ditemukan unsur-unsur yang terbukti terlibat dalam tindakan makar.

Mereka juga meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk menjawab berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin memprihatinkan.

Politikus senior Amien Rais yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian.Dalam pandangannya, Amien menyinggung dinamika kekuasaan pada masa sebelumnya, termasuk persoalan penahanan sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan.

Ia menuding Kapolri pada periode sebelumnya melakukan penyadapan terhadap Prabowo Subianto. Amien menilai tindakan tersebut tidak masuk akal.

“Kapolri yang paling buruk di sepanjang masa itu ya, itu melakukan penyadapan. Terutama penyadapan Pak Prabowo itu kan betul-betul ya sesuatu yang tidak masuk akal,” ujar Amien.

Meski demikian, Amien menilai perkembangan penahanan yang disinggungnya sebagai langkah positif. Ia berharap proses penegakan hukum berjalan secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya berpesan kalau sekarang dia ditahan ya di Markas Komando Brimob,” tambahnya.

Pernyataan sikap Forum Kebangsaan tersebut menjadi sorotan dalam momentum peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta.

Di tengah berbagai pandangan dan kritik yang muncul, proses klarifikasi serta penegakan hukum menjadi penting agar setiap dugaan memperoleh kepastian berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Pada akhirnya, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas. Masyarakat pun berhak mendapatkan informasi yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.(DKA).