Yogyakarta-suarainfo.com- Senator DPD RI asal D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik inkonsistensi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ia menilai, keputusan mempertahankan keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan mengizinkan konser Andrea Bocelli menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Palestina.

Gus Hilmy menyampaikan kritik tersebut melalui keterangan tertulis kepada media, Jumat (30/10/2026).

Gus Hilmy menilai pemerintah perlu menyelaraskan pernyataan diplomatik dengan kebijakan nyata.Di satu sisi, Indonesia menyatakan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina di forum PBB. Namun, di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan keterlibatan dalam BoP yang mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.

“BoP dipertahankan, konser Bocelli diizinkan. Ini menjadi bukti inkonsistensi pemerintah dalam membela Palestina,” ujar Gus Hilmy.

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan manfaat dan hasil konkret keterlibatan Indonesia dalam BoP.Gus Hilmy mengingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB pada akhir September lalu.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kritik terhadap mekanisme BoP, terutama terkait keterwakilan dan kepentingan rakyat Palestina.

Ia juga mendorong Presiden dan Menteri Luar Negeri melakukan evaluasi menyeluruh.“Jika mekanisme itu tidak menjamin keterwakilan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Palestina, Indonesia harus berani menarik diri,” tegasnya.

Selain BoP, Gus Hilmy menyoroti konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan keberatan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026.

Keberatan tersebut berkaitan dengan rekam jejak Bocelli, termasuk keterlibatannya dalam konser penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010 dan konser di Tel Aviv pada 2022.

Gus Hilmy menilai pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat dan menjelaskan pertimbangannya.“Jangan sampai kepentingan pariwisata justru mengabaikan persoalan kemanusiaan,” ujarnya.

Gus Hilmy mendorong pemerintah mengembalikan diplomasi Palestina ke jalur multilateral yang memiliki legitimasi internasional.Menurutnya, Indonesia perlu lebih aktif menggunakan forum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki dasar konstitusional. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Palestina bukan komoditas diplomasi atau sekadar bahan pidato di forum internasional. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan melalui keputusan yang konsisten,” pungkasnya.

Gus Hilmy menegaskan bahwa Indonesia perlu menunjukkan keberpihakan kepada Palestina melalui kebijakan yang nyata.Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyampaikan dukungan dalam forum internasional, tetapi juga memastikan setiap keputusan diplomatik selaras dengan amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan.

Dukungan terhadap Palestina membutuhkan konsistensi, keberanian, dan tindakan nyata.

Baca berita selengkapnya dan ikuti perkembangan diplomasi Indonesia untuk Palestina. Dukung perjuangan kemanusiaan melalui informasi yang akurat dan berimbang.