Bantul,suarainfo.com- Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 resmi berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Bantul, Rabu (5/8/2026).

Tahun ini, GPFE mengangkat tema “Pengadaan Strategis untuk Percepatan Program Prioritas Nasional.” Forum tersebut mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha.
Selain itu, GPFE membuka peluang pasar bagi penyedia barang dan jasa. Pemerintah juga dapat menggali informasi produk, harga, spesifikasi, serta kapasitas penyedia.

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menegaskan peran strategis pengadaan dalam pembangunan.Menurut Patria, pemerintah tidak boleh memandang pengadaan sebagai urusan administratif semata. Sebaliknya, pengadaan menentukan keberhasilan program pemerintah.Karena itu, GPFE mendorong pemerintah dan penyedia membangun kerja sama nyata. Forum ini juga mengarahkan proses pengadaan agar memberikan value for money.

Sementara itu, data per 5 Agustus 2026 mencatat Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp918,2 triliun.Nilai tersebut membuka pasar besar bagi dunia usaha. Selain itu, belanja tersebut dapat menjadi penggerak pembangunan nasional.Pengadaan digital telah mencapai sekitar Rp299,5 triliun atau 32 persen dari total belanja pengadaan.Adapun transaksi melalui katalog elektronik mencapai Rp149,7 triliun. Lebih dari 100 ribu penyedia menawarkan sekitar 1,8 juta produk.

Selanjutnya, LKPP terus mendorong transformasi digital. Pemerintah dapat memakai data pengadaan untuk menyusun perencanaan secara lebih akurat.Data juga membantu pemerintah menentukan perkiraan harga. Selain itu, pemerintah dapat memilih penyedia sesuai kebutuhan.Oleh karena itu, LKPP mendorong penerapan pengadaan digital hingga 100 persen. Pemerintah juga mengembangkan data-driven procurement untuk mendukung program strategis nasional.

Di sisi lain, pemerintah terus memperluas keterlibatan UMKM. Pemerintah menetapkan alokasi minimal 40 persen pengadaan bagi UMKM.Namun, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan digitalisasi. Karena itu, LKPP terus mengembangkan sistem yang lebih mudah dan ramah bagi usaha kecil.Digitalisasi juga membuka pasar yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Direktur Utama PT Feraco, Moch Ruslim, menyebut GPFE sebagai jembatan pemerintah dan dunia usaha.Selama lebih dari satu dekade, forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Mereka mencakup pemerintah, industri, pelaku usaha, dan akademisi.Melalui kolaborasi itu, GPFE mendorong pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan inklusif.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DIY, Rosdiana Puji Lestari, menekankan manfaat setiap belanja pemerintah bagi masyarakat.Menurutnya, pemerintah harus menjadikan belanja sebagai penggerak pembangunan daerah.

Selain itu, Pemda DIY terus memperkuat pengadaan berkelanjutan. Pemda mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam proses pengadaan.Langkah tersebut sejalan dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Filosofi itu mengedepankan kelestarian alam dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Brand Manager Fibernet PT Fiber Network Indonesia Cabang Semarang, Nuning Tyas, memperkenalkan berbagai keunggulan produk layanan Fibernet dalam GPFE 2026.

Fibernet menawarkan dukungan konektivitas untuk menjawab kebutuhan transformasi digital. Kehadiran layanan tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha.

Menurutnya, Fibernet menghadirkan layanan internet berbasis fiber optik yang cepat, stabil, dan andal untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah, dunia usaha, pendidikan, hingga UMKM yang tengah mempercepat transformasi digital.

Selain itu, perkembangan pengadaan digital membutuhkan infrastruktur konektivitas yang mendukung aktivitas pengguna. Karena itu, GPFE menjadi ruang strategis bagi penyedia teknologi untuk mengenalkan solusi kepada calon mitra.

Melalui GPFE 2026, Fibernet membuka peluang kemitraan sekaligus menawarkan solusi konektivitas yang mampu mendukung percepatan layanan publik dan produktivitas bisnis di era digital.

Suasana GPFE 2026 di Jogja Expo Center, Bantul. Forum ini mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat pengadaan digital serta membuka peluang kolaborasi.

Pada akhirnya, GPFE 2026 tidak hanya menghadirkan pameran. Forum ini juga membuka ruang pertemuan, promosi, dan kolaborasi.

Pemerintah dapat menemukan penyedia sesuai kebutuhan. Sementara itu, pelaku usaha dapat memperluas pasar dan jaringan.

Dengan demikian, GPFE 2026 ikut mempercepat transformasi pengadaan digital sekaligus membuka peluang bagi UMKM dan dunia usaha. (Raja).

Editor : (RM.Neutron Aprima/Red).