Bawaslu Kota Yogyakarta Hadiri Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan di Jakarta
Jakarta,suarainfo.com|– Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, menghadiri Rapat Evaluasi Nasional Kehumasan Bawaslu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara ini digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia di REDTOP Hotel & Convention Center Jakarta pada (16-18/12/2024).
Rapat ini secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti. Dalam sambutannya, Lolly menyampaikan bahwa Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan serta SK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Krisis. “Tata kelola kehumasan tidak hanya bicara soal tahapan Pemilu dan Pemilihan, tetapi juga non-tahapan. Wajah Bawaslu di masa non-tahapan sangat bergantung pada kinerja kehumasan,” tegas Lolly.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepekaan humas terhadap pemberitaan negatif terkait Bawaslu. “Kegelisahan ini akan mendorong kita untuk berefleksi dan merespons dengan menyajikan data agar publik tetap percaya,” tambahnya.
Dalam rangka evaluasi menyeluruh, rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Galuh Shinta Leksono (VP of Indonesia Indicator), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Achmad Satryo (Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi), serta Lina Amalia (Social Media Specialist dari Grab Indonesia). Mereka memberikan penilaian terhadap pemberitaan media, persepsi publik, pengelolaan hubungan media, serta pengelolaan media sosial Bawaslu selama Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah, turut memaparkan hasil evaluasi kehumasan Bawaslu. Menurut survei Litbang Kompas pada September 2024, kinerja kehumasan Bawaslu dinilai cukup baik dengan tren positif sebesar 75,1% dan 69,2% publik merasa puas terhadap kinerja pengawasan Pemilu. Data dari Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi juga menunjukkan apresiasi terhadap kehumasan Bawaslu dengan rating 4,3 dari 5.
Namun, Apriyanti mencatat bahwa pemberitaan media selama Pilkada banyak menyoroti isu pelanggaran netralitas, politik uang, dan administrasi. “Humas perlu segera mempublikasikan kinerja pengawas pemilu, terutama hasil penanganan pelanggaran, agar Bawaslu dapat menjelaskan posisinya kepada publik,” ujarnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian penghargaan Apresiasi Kehumasan kepada 10 Bawaslu provinsi dan 15 Bawaslu kabupaten/kota dengan kinerja terbaik dalam Pemilihan Serentak 2024.
( Red)
0 Comment