PPP Kubu Djan Faridz Serahkan Surat Dukungan ke NH- Aziz

PPP Kubu Djan Faridz Serahkan Surat Dukungan ke NH- Aziz

238
0
BERBAGI

Jakarta,suarainfo.com—Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz resmi mengusung calon Gunernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, dikontestasi politik Pilgub Sulsel 2018 memdatang.

Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dukungan oleh Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz kepada Nurdin yang didampingi Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham, di Jakarta, pada Senin (21/8/2017) malam.

Surat rekomendasi itu melampirkan nota kesepahaman antara kedua pihak, yakni DPP PPP dan Nurdin Halid dan ditandatangani kedua belah pihak.

Nurdin Halid yang juga Ketua Harian DPP Golkar melalui pesan WhatsApp membenarkan jika surat tersebut dalam bentuk surat dukungan.

Dikonfirmasi, Pengurus DPP Golkar, Risman Pasigai, membenarkan hal itu

Menurut Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Sulsel ini, Djan Faridz sendiri yang mengundang khusus Nurdin Halid untuk menyerahkan rekomendasi dukungan tersebut.

“Sebenarnya surat (rekomendasi) itu sudah lama mau diserahkan ke Pak NH ,tapi demi suasana politik yang kondusif, Pak NH sejak awal belum bersedia datang. Kali ini dengan segala pertimbangan yang matang, maka beliau hadir ke sana untuk menerima langsung surat itu bersama Pak Idrus Marham,” beber, Risman Pasigai.

Terkait dualisme di kubu PPP. Risman mengaku tidak ada masalah karena DPP PPP sudah menjamin secara hukum bahwa PPP kubu Djan Faridz yang dinyatakan sah dan berhak atas seluruh kebijakan di partai berlambang Ka’bah itu.

“Awalnya memang yang disahkan melalui KemenkumHAM adalah kubu Romy (Romahurmuzy), lalu kubu Djan Faridz mem-PTUN-kan surat dari KemenkumHAM itu. Sidang PTUN lalu memenangkan kubu Djan Faridz karena dinyatakan sesuai dengan mekanisme partai dan semua aturan yang mengikat,” jelas Risman.

Atas keputusan PTUN, tambah Risman, Romy sempat menggugat ke Mahkamah Agung (MA), namun surat gugatannya ditolak.

MA menyatakan, semua persoalan di kubu PPP dikembalikan kepada Mahkamah Partai PPP. Sementara, Mahkamah Partai PPP sebelumnya menyatakan secara tertulis bahwa kepengurusan PPP Djan Faridz yang sah secara hukum dan sesuai dengan mekanisme partai yang ada. (*/rls)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

six + 20 =