Polemik UU Pemilu, Luthfi A Mutty: Tiba-tiba Pancasila atau Pancasila Tiba-tiba ?

Polemik UU Pemilu, Luthfi A Mutty: Tiba-tiba Pancasila atau Pancasila Tiba-tiba ?

236
0
BERBAGI
FOTO: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Luthfi A Mutty

Jakarta, SuaraInfo.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Hanya memang tidak semua Fraksi di Gedung senayang menerima penetapan tersebut, 4 fraksi Walk Out (WO). Mereka adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat.

Perdebatan panjang lima masalah krusial yang tidak menghasilkan musyawarah mufakat berujung pada vooting. Presidential threshold 20 persen jumlah kursi dan atau 25 persen suara sah nasional membuat 4 fraksi WO.

Anggota Fraksi NasDem, Luthfi A Mutty menyentil keras terhadap 3 partai WO, terkecuali Demokrat. Hal ini dikatakan lantaran adanya yang menilai voting tidak mencerminkan demokrasi Pancasila.

“Alasan kedua ini yang menggelitik saya. Saya teringat ketika Prabowo (Ketua DPP Gerindra) yang didukung oleh fraksi-fraksi yang WO dan tergabung dalam KMP (Koalisi Merah Putih), kecuali demokrat kalah di Pilpres, tiba – tiba mengusulkan perubahan Undang-undang MD3, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Ini juga ditetapkan lewat voting dan dimenangkan oleh KMP. Maka pertanyaannya, kenapa ketika itu mereka mengabaikan Demokrasi Pancasila?,” kata Luthfi melalui pesan singkat, pada Minggu (23/7/2017).

Ia menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan semangat kekeluargaan lewat musyawarah mufakat. Maka dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan dewan dan pimpinan alat kelengkapan dewan tidak dipilih melainkan langsung ditetapkan berdasarkan perolehan suara parpol dalam Pemilu.

Dia menegaskan ketentuan sepeti ini masih berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Artinya, pimpinan DPRD dan pimpinan Lata Kelengkapan Dewan (AKD) AKD DPRD tidak dipilih, tetapi langsung ditetapkan berdasarkan prolehan suara partai dalam pemilu.

“Mungkin karena UU ini dibuat tergesa-gesa sehingga aturan ini lupa dirubah. Akibatnya terdapat inkonsistensi aturan atas hal yang sama. Sementara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan dewan dan pimpinan AKD dipilih dengan sistem paket. Akibatnya, pimpinan dewan dan pimpinan AKD tidak lagi mencerminkan perolehan suara parpol dalam pemilu, seperti yang berlaku selama ini. Maka sebagai mana pertanyaan di atas, kenapa ketika itu KMP mengabaikan Demokrasi Pancasila ?,” tegas legislator asal Sulsel ini.

Dia menegaskan hal ini mestinya tidak terulang kembali. Luthfi tidak menapik, bahwa dirinya mengkhawatirkan pancasila akan mengalami degradasi jika Pancasila hanya dijadikan alasan untuk memuluskan kepentingan.

“Jika praktek semacam ini terus berulang, maka saya khawatir demokrasi Pancasila akan mengalami degradasi, tergantung kepentingan. Artinya, ketika kepentingan tidak sesuai keinginan maka kita baru ingat Pancasila. Dan jadilah kita tiba-tiba Pancasila dan Pancasila tiba – tiba ?,” tandasnya.(**)

(Reporter: Adi/SuaraInfo.com)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

15 + ten =