Ketua Pansus Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tagih Pemerintah Kota

Ketua Pansus Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tagih Pemerintah Kota

194
0
BERBAGI

MAKASSAR,SUARAINFO— Ketua panitia khusus (Pansus) bantuan hukum DPRD Kota Makassar,Rudianto Lallo menegaskan pemerintah kota untuk segera membuat regulasi dalam bentuk peraturan Wali kota(Perwali) sebagai petunjuk tekhnis penerapan Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin

“Sampai hari ini belum ada Perwali yang dibuat oleh pemerintah kota.Bagaimana Perda Bantuan hukum ini bisa diterapkan kalau tidak ada petunjuk tekhnisnya,”kata,Rudianto Lallo,pada diskusi publik penyelenggaraan bantuan hukum,yang digelar di Hotel Ramayana,Sabtu(19/11/2016)

Menurut Rudi,sapaan akrab Rudianto Lallo,semestinya  dalam waktu 6 bulan setelah Perda ini disahkan sudah ada Perwalinya sebagai petunjuk tekhnis pemberian bantuan hukum ke masyarakat miskin mendapatkan keadilan hukum.

“Percuma juga kita membuat Perda kalau tidak ada Perwalinya.Saya selakuk ketua Pansus akan menagih pemerintah kota mempercepat pembuatan Perwali sebab jika tidak Perda ini akan mandul,”tandasnya

Sementara itu,Akademisi Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Amir Ilyas mengatakan,pemberian bantuan hukum untuk warga miskin ini harus semacam badan pengawas yang bertugas memantau ketika ada warga yang mengusulkan laporan untuk mendapatkan bantua  hukum.Pasalnya,kata dia,bisa saja warga yang menerima bantuan hukum itu adalah warga yang mampu tetapi membuat keterangan tidak mampu di Kelurahan.

“Perda ini  harus benar-benar menjamin warga kurang mampu mendapatkan keadilan hukum, melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang di tunjuk oleh Pemerintah kota sebagai lembaga yang kredibilitas membantu masyarakat mendapatkan keadilan hukum,”tandasnya(*)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

4 × 1 =