GAM Berang Kepada Pemkab Jeneponto, Ini Masalahnya

GAM Berang Kepada Pemkab Jeneponto, Ini Masalahnya

643
0
BERBAGI
FOTO: Delegasi Pramuka Kwarcab Jeneponto di Raimuna Nasional

Makassar, SuaraInfo.com — Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mengecam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto. Kecaman ini lantaran Pemkab Jeneponto terkesan tidak memberikan kepedulian terhadap 33 perwakilan Pramuka Jeneponto yang mengikuti kegiatan Raimuna Nasional.

Panglima GAM, Denny Abiyoga mengatakan, Pramuka adalah orgnisasi formal yang memiliki payung hukum dalam penerimaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 14 Tentang Pemberian Hibah & Bansos, kemudian di jelaskan pasal 298 ayat (5) UU 23/ Tahun 2014 poin D (Badan, Lembaga & Ormas yang berbadan hukum).

“Sedangkan pramuka masuk di poin D yang memiliki badan hukum yakni Pasal 36 UU 12/2010 Tentang Gerakan Pramuka,” jelas Goseld, sapaan akrab Denny Abiyoga melalui keterangan tertulisnya kepada Wartawan SuaraInto.com, pada Minggu (20/8/2017).

Perlu diketahui, pada pertemuan Pramuka usia 16 – 25 tahun dari 34 Provinsi dan 514 Kota/Kabupaten se Indonesia yang berlokasi di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, sebanyak 33 anggota Pramuka terancam gagal pulang lantaran tidak memiliki biaya transportasi.

Goseld membeberkan pada pelaksanaannya kegiatan Raimuna Nasional ini, Pemkab Jeneponto sama sekali tidak memberikan bantuan pada scout Pramuka Jeneponto. Padahal, kata dia, jauh hari sebelum kegiatan ini berlangsung sudah dimasukkan proposal permohonan bantuan kegiatan ke Pemkab Jeneponto.

Goseld mengatakan, informasi tersebut berdasarkan penuturan Ketua Umpi (rombongan) Kwarcab Paramuka Jeneponto, Nurhayati Amira.

“Tidak boleh lagi ada alasan dari Kepala Dinas Pemuda & Olahraga bahwa dana hiba untuk kegiatan nasional, atau belum dicairkan oleh Pemkab Jeneponto karena belum keluar peraturan Bupati,” tegasnya.

Dia menegaskan tidak ada alasan bagi Pemkab Jeneponto untuk tidak memberikan batuan secara materi dalam kegiatan Raimuna Nasional ini. Apalagi, lanjutnya, Pramuka dari Jeneponto membawa Putera/Puteri terbaiknya untuk menunjukkan kreativitas & eksistensinya pada kegiatan tersebut.

“Jauh hari sebelum kegiatan segala kebutuha harusny disiapkan, supaya tidak ada kejadian seperti ini, yang jelas berdampak buruk pada perkembangan pramuka terkhusus di Jeneponto. Tentunya akan mencoreng nama baik Kabupaten Jeneponto,” ucapnya.

“Seandanya saya ini adalah Bupati Jeneponto, saya pake dana pribadi saja, tidak seberapa kok,” imbuh Goseld.

Lebih lanjut, dia mengancam Akan melakukan tindakan Non Letigasi atau jalan yang mereka anggap benar, jika Pemda Jeneponto tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia bakal mendesak BPK untuk mengaudit anggran dana hiba dan bansos Kabupaten Jeneponto.

“Ini kami akan lakukan, karena kami menganggap tidak ada sama sekali kontrubusi terhadap kegiatan Nasional ini dan anggaran Bansos dan Hiba ini juga akan kami pertanyakan,” tandasnya.(**)

(Reporter: Adi/SuaraInfo.com)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

2 × three =